Kritik Keras Program MBG dan KDMP, PC PMII Tuban Desak Kemurnian Anggaran Pendidikan (Foto : PMII Tuban)


PC PMII TUBAN - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama aliansi aktivis Cipayung dari IMM dan GMNI menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis 18 Juni 2026. Mereka bergerak kompak mengepung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban demi menyuarakan jeritan hati rakyat kecil yang merasa kian terhimpit.

Aksi massa yang dimulai sejak siang hari ini diawali dengan long march dan orasi bergantian di Bundaran Patung Letda Sucipto. Mereka menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini dirasa semakin jauh dari rakyat dan cenderung mengabaikan konstitusi.

Atas dasar keprihatinan itulah, para aktivis mahasiswa Tuban membawa lima tuntutan krusial yang mendesak untuk segera diselesaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Tuntutan pertama yang menjadi sorotan utama adalah masalah pendidikan. Mahasiswa dengan tegas menuntut kemurnian fungsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen agar tetap fokus untuk fasilitas sekolah dan tidak tergerus oleh program baru.

Menurut Roviq Wahyudin selaku Ketua PC PMII, Mengatakan bahwa pendidikan semestinya menjadi prioritas utama negara, terlebih masih banyak persoalan mendasar di daerah yang belum terselesaikan, seperti tingginya angka putus sekolah, buruknya kesejahteraan guru honorer, hingga minimnya fasilitas belajar-mengajar.

Selain masalah pendidikan, mahasiswa juga mengkritik keras konsep pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka meminta kejelasan cetak biru mengenai mitigasi risiko gagal usaha pada program tersebut agar nantinya tidak menjadi beban keuangan baru bagi APBDes.

Aliansi Cipayung menilai, proteksi terhadap dana desa harus sejalan dengan upaya bersih-bersih dari praktik korupsi. Oleh sebab itu, mereka mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset tanpa kompromi politik demi penegakan hukum yang transparan dan memberi efek jera maksimal bagi para koruptor.

Bukan hanya masalah ekonomi dan hukum, mahasiswa juga menyoroti isu reformasi keamanan dan stabilitas harga. Mereka menolak keras rencana revisi UU POLRI karena perluasan kewenangan institusi kepolisian dinilai berlebihan serta mengancam keberlangsungan demokrasi.

Di sisi lain, pemerintah juga dituntut segera mengeluarkan strategi nyata guna mengendalikan inflasi harga kebutuhan pokok di pasar yang melonjak tajam imbas dari kenaikan harga BBM belakangan ini.

Ketegangan di depan gerbang parlemen daerah akhirnya mereda setelah perwakilan massa aksi ditemui langsung oleh Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro.

Sugiantoro menyampaikan apresiasinya atas jalannya aksi yang tertib dan menyatakan komitmen penuh untuk mengawal aspirasi tersebut. Karena kelima poin gugatan merupakan ranah kebijakan nasional, DPRD Tuban berjanji akan segera meneruskan surat tuntutan resmi mahasiswa ke pemerintah pusat dan DPR RI di Jakarta.

Mendengar janji tersebut, para aktivis kabupaten Tuban menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka siap terus mengawal isu-isu ini hingga ada perubahan kebijakan yang nyata di masyarakat.