Tuban Kaya Sumber Daya, Mengapa Pembangunannya Terlihat Kehilangan Arah?
(Foto : Ilustrasi)

PC PMII TUBAN - Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam terbesar di Jawa Timur. Kekayaan batu kapur yang menopang industri semen, keberadaan sektor minyak dan gas, aktivitas pertambangan, hingga masuknya investasi besar seharusnya menjadi modal utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi sebesar itu, Tuban semestinya mampu menjadi daerah yang unggul dalam pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja.

Kabupaten Tuban tidak pernah kekurangan modal untuk menjadi daerah maju. Di bawah tanahnya tersimpan kekayaan batu kapur yang menopang industri semen nasional. Di wilayahnya berdiri industri minyak dan gas, aktivitas pertambangan, hingga investasi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Secara teori, daerah dengan kekayaan seperti ini seharusnya tidak kesulitan menghadirkan pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang baik, lapangan pekerjaan yang luas, serta tingkat kemiskinan yang terus menurun.

Namun teori sering kali kalah oleh realitas.

Di bawah kepemimpinan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, wajah kota memang berubah. Taman-taman baru bermunculan, ruang publik ditata, kawasan perkotaan terlihat lebih rapi dan menarik. Tidak ada yang salah dengan pembangunan yang mempercantik kota. Persoalannya muncul ketika pembangunan yang terlihat lebih cepat berkembang dibanding pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Taman memang indah dipandang. Namun taman tidak bisa menggantikan pekerjaan. Lampu hias tidak bisa menurunkan angka kemiskinan. Trotoar yang estetik tidak otomatis membuat anak-anak kembali ke bangku sekolah. Pada akhirnya, masyarakat hidup bukan dari panorama pembangunan, melainkan dari manfaat pembangunan itu sendiri.

Inilah pertanyaan yang layak diajukan kepada pemerintah daerah: apakah pembangunan sedang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan rakyat, atau justru lebih sibuk membangun citra keberhasilan?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum benar-benar terselesaikan. Ironisnya, kondisi itu terjadi di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Tuban menghasilkan nilai ekonomi yang besar dari industri dan pertambangan, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya terasa merata di tengah masyarakat. Kekayaan daerah semestinya menjadi alat untuk memperkecil kesenjangan, bukan sekadar memperbesar angka investasi.

Pemerintah Kabupaten Tuban memang telah melakukan pendataan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun masyarakat tentu menunggu sesuatu yang lebih penting daripada sekadar proses pendataan. Data bukanlah tujuan akhir. Data hanya akan menjadi tumpukan dokumen apabila tidak diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.

Publik berhak bertanya: berapa banyak warga yang berhasil keluar dari kemiskinan karena kebijakan tersebut? Program apa yang benar-benar lahir dari hasil pendataan? Bagaimana indikator keberhasilannya? Sebab ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa lengkap data yang dimiliki, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat.

Persoalan pendidikan pun menghadirkan ironi yang tidak kalah besar.

Kabupaten Tuban masih menghadapi angka putus sekolah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada saat yang sama, jabatan Kepala Dinas Pendidikan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt.). Secara administratif hal itu memang dimungkinkan. Namun dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar prioritas yang diberikan pemerintah terhadap sektor pendidikan.

Ironi itu semakin terasa ketika dalam kurun waktu yang berdekatan terjadi kerusakan pada sejumlah bangunan sekolah, termasuk SDN Kutorejo III yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Bupati Tuban. Bangunan sekolah yang rusak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Ia adalah simbol bagaimana fasilitas pendidikan masih membutuhkan perhatian yang lebih serius.

Sulit berbicara mengenai bonus demografi apabila ruang belajar anak-anak sendiri belum sepenuhnya menjadi prioritas. Lebih sulit lagi berbicara tentang masa depan ketika investasi triliunan rupiah terus berdatangan, tetapi kualitas pendidikan masih menghadapi persoalan mendasar.

Paradoks inilah yang menjadi wajah pembangunan Tuban hari ini. Daerahnya kaya, investasinya besar, tetapi kualitas sumber daya manusianya belum melesat secepat nilai investasi yang masuk.

Begitu pula dengan sektor pertambangan. Tidak ada yang menolak investasi selama manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat. Namun investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai proyek atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Yang jauh lebih penting adalah apakah masyarakat sekitar memperoleh kesempatan kerja yang layak, apakah lingkungan tetap terjaga, dan apakah kerusakan infrastruktur akibat aktivitas industri segera ditangani.

Jalan-jalan yang rusak akibat kendaraan bertonase tinggi, persoalan debu, hingga dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima begitu saja. Kehadiran pemerintah seharusnya tampak paling kuat ketika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan ekonomi.

Di tengah besarnya anggaran pembangunan, aspek tata kelola juga tidak boleh luput dari perhatian. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih memuat sejumlah temuan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap memerlukan pembenahan dan tindak lanjut secara serius. Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari banyaknya proyek yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari seberapa efektif, efisien, dan akuntabel setiap rupiah uang rakyat digunakan.

Yang menjadi persoalan bukanlah membangun taman. Yang dipersoalkan adalah ketika taman lebih cepat selesai dibanding penyelesaian persoalan kemiskinan. Yang dipertanyakan bukanlah mempercantik kota. Yang dipertanyakan adalah mengapa wajah kota berubah lebih cepat daripada kualitas hidup masyarakatnya.

Pembangunan memang membutuhkan simbol. Namun simbol tidak boleh menggantikan substansi. Sebab masyarakat tidak memilih pemimpin untuk membangun latar belakang foto media sosial. Masyarakat memilih pemimpin untuk menyelesaikan persoalan yang selama bertahun-tahun membelenggu kehidupan mereka.

Pada akhirnya, keberhasilan seorang kepala daerah tidak akan dikenang dari jumlah taman yang diresmikan, banyaknya gapura yang dibangun, atau seberapa estetik kawasan perkotaannya. Sejarah jauh lebih sederhana dalam memberikan penilaian. Sejarah hanya akan bertanya: apakah rakyat hidup lebih sejahtera dibanding sebelum ia memimpin?

Jika jawaban atas pertanyaan itu masih harus dicari di balik gemerlap pembangunan fisik, mungkin memang sudah saatnya arah pembangunan Tuban dievaluasi kembali. Sebab daerah yang kaya sumber daya alam semestinya tidak hanya mampu membangun kota yang indah, tetapi juga menghadirkan kehidupan yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat bagi seluruh warganya.

Penulis : Roviq Wahyudin